Reses HES Bangkitkan Antusias Warga Minta Perbaiki Infrastruktur

 

KARAWANG-Anggota DPRD Kabupaten Karawang  dari fraksi Gerindra, yang juga sebagai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang H.Endang Sodikin (HES) menggelar Reses di masa Sidang III Tahun 2021, Rabu Rabu (8/12/2021).

 

Reses kali ini diilaksanakan di rumah RW 15, Ibu Lilis Andrayani Dusun Rawabagi Desa Tegalsawah, Kecamatan Karawang Timur. Gelaran reses disambut antusias positif oleh warga, walau pun undangan dibatasi, dengan alasan masih suasana covid,  namun yang hadir cukup antusias hingga yang datang hadir sekitar lebih 66 orang dari berbagai elemen aparat pemeirintah kelurahan, para pembina kelurahan, perwakilan tokoh masyarakat, dan warga masyarakat umumnya.

 

“Reses kali ini, masih memfokuskan kepada jaring aspirasi masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah kita, rutilahu.” Tegasnya.

 

Kang HES juga mengajak, warga harus menjaga kesehatannya dan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tanggap terhadap bahaya dan cuaca ektrem yang mungkin terjadi bulan desember tahun ini, waspada terhadap angin kencang, puting beliung di musim penghujan terutama banjir.

 

Dalam reses ini, HES banyak mendapatkan aduan dan keluhan langsung dari warga, dimana tiga komplek perumahan di wililayahnya tersebut, yaitu: Perumahan Pesona Parahiangan, Palumbonsari, dan Buana Asri, tidak memiliki tempat pembuangan air, sehingga bila terjadi hujan, air tidak bisa langsung surut, air akan tergenang beberapa lama di perumahan tersebut.

 

Soal lainnya, tempat pemakaman umum (TPU) agar sebagian tanahnya dijadikan jalan publik, masalah pengurusan BPJS, surat rujukan Puskesmas lambat, soal rutilahu, dan soal-soal krusial lainnya.

 

Menurut HES, dengan alasan logisnya, dalam mencarikan solusi atas masalah dan problem yang terjadi ini bisa di kordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

 

“Untuk Perumahan Pesona Parahiangan, Palumbonsari, dan Buana Asri, Kita akan mengundang pihak-pihak terkait untuk hearing dan atau bermusyarah di ruangan dewan, agar semua saling memahami dan bisa terjawab dengan mudah.” tegasnya (ubes nur Islam).

Baca juga

Read More

H. Endang Sodikin Pro Aktif Jaring Aspirasi Warga

 

KARAWANG-Anggota DPRD Kabupaten Karawang sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang H.Endang Sodikin (HES) menggelar Reses di masa Sidang III Tahun 2021, Rabu Rabu (8/12/2021).

 

Reses kali ini diilaksanakan di kantor RW 07 Dusun Kedung Salam Kelurahan Palawad Kecamatan Karawang Timur, yang dihadiri sekitar lebih 60 orang dari berbagai elemen aparat pemeirintah kelurahan, para pembina kelurahan dan perwakilan tokoh masyarakat, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Gelaran disambut baik oleh warga.

 

Secara tegas ia mengatakan, dalam reses kali ini dirinya memfokuskan kepada jaring aspirasi masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah pemilihannya, mulai soal jalan lingkungan, pemagaran sekolah, penerangan listrik, tempat pemakaman umum (TPU) dan sampai soal rutilahu.

“Reses kali ini sebagai jaring aspirasi masyarakat dan memfokuskan kepada ketersediaan infrastruktur di wilayah kita,” kata HES.

 

Dalam kesempatan itu juga, HES mengajak warga harus menjaga kesehatannya, apalagi saat ini masih dalam suasana covid, bagi masyarakat yang belum divaksin hendaknya segera divaksin, dengan bertujuan agar masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang Hard Immunity, kekebalan kelompok.

 

Selain itu Kang HES mengingatkan masyarakat agar tanggap terhadap bahaya cuaca ektrem yang mungkin terjadi bulan desember tahun ini, waspada terhadap angin kencang, puting beliung di musim penghujan terutama banjir.

 

“Masyarakat harus mengantisipasi banjir masyarakat harus tetap waspada ketika curah hujan naik sampai di bulan Maret 2022, karena menurut BMKG perlu diwaspadai,” pesan HES.

 

Selain itu Kang HES mengingatkan pihak aparat kelurahan agar tanggap terhadap pencatatan perubahan warga, yakni pentingnya pemasukan validitas update data situasi perubahan warga.

“Dikhawatir ada warga yang tidak tercatat sebagai pihak-pihak yang memang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah”, tegasnya. 

 

Menurutnya ada sejumlah data kuota yang kosong, sekitar 33.000 kuota dipersiapkan oleh provinsi di Jawa Barat untuk warga penerima manfaat.

 

“Kabupaten Karawang belum melakukan verifikasi validasi data, jadi belum bisa mengambil kouta yang disediakan profinsi Jabar. Makanya, kepada aparat setempat untuk secepatnya melakukan verifikasi validasi data untuk disetorkan ke kabupaten,” tegasnya.

 

Dalam reses ini HES, banyak mendapatkan aduan dan keluhan langsung dari masyarakat, baik soal jalan lingkungan, pemagaran sekolah, penerangan listrik, tempat pemakaman umum (TPU) dan sampai soal rutilahu.

Di akhir Reses Kang HES menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat bukan hanya infrastruktur saja tetapi lebih menekankan kepada pemberdayaan ekonomi dan sosial.

 

“Kesejahteraan masyarakat termasuk sosialisi tentang BPJS Kesehatan yang tentunya masyarakat juga harus diedukasi jangan sampai ketika masuk rumah sakit baru merubah persyaratan KTP dan KK, terus masyarakat diingatkan pada anggota masayarakat yang baru menikah, apalagi yang sudah hamil ingatkan kepada suaminya oleh PSM agar segara melakukan perubahan data elemen pada KTP dan KK. (ubes nur Islam)

Read More

Sri Rahayu Agustina sambut Pengurus baru DPD Himpunan Wanita Karya untuk wilayah Dapil IV Jawa Barat

 

Lazuardi News, - Sri Rahayu  Agustina, Anggota DPRD Profinsi Partai Golakar giat mengahadiri kegiatan acara pelantikan pengurus baru DPD Himpunan Wanita Karya untuk wilayah Dapil IV Jawa Barat, yang dikiuti oleh 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Depok, dan Subang. Kegiatan ini dilaksanakan langsung di kantot DPD Golkar Kabupatenn Karawang (8/12)

 

Dalam acara tersebut Sri Rahayu diberi waktu untuk memberi sambutan dan mensuport  pengurus yang sudah dilantik. Dalam sambutannya dia mengungkapkan bahwa, eksistensi lembaga ini (Red. maksudnya Himpunan Wanita Karya) harus punya ciri khas, atau branding.

 

“Kita harus punya brand. Brand ini menjadi kekuatan dasar kita dalam menjual tampilan image ke publik.” Ungkapnya.

 

Lanjutnya, “Branding sangat dominan selalu memenangkan sebuah penjualan market popularitas. Potensi branding lebih utama dan unggul tinimbang poster-poster yang kita pajang dalam spanduk dan balegho yang kita pasang.” Tegas Sri Rahayu, sebagai senior di Partai Golkar Kabupaten Karawang,  yang akrab dipanggil dengan sebutan Bunda atau Ema Sri.

 

“Lebih dari itu,” ungkapnya lebih lanjut, “brand itu biayanya lebih murah daripada memasang atribut-atribut semacam sepanduk tersebut. Coba saja, kita kalkulasi, kita belanja bikin spanduk, bayar bea alat pemasangan, dan juga bayar bea ongkos pasangnya. Jadi bea  pemasangan atribut spanduk lebih mahal. Berbeda dengan branch, ia lebih murah dan praktis.” Tegasnya.

 

“Untuk mengusai pasar image popularitas, gunakan brand. Oleh karena itu, para pengurus Himpunan Wanita Karya harus melakukan kegiatan dan program yang menjadi ciri khas organisasi ini.” Tandasnya (Ubes nur Islam)

Read More

Nana Suryana, SH, : Wakli Ketua DPRD Karawang Temukan Para Petani Kopi Yang Terisolir Dari Pantauan Pejabat

 

Lazuardi News,- Siapa yang tak kenal Mekarbuana, salah satu nama desa yang terletak di bagian Kecamatan Tegalwaru, adalah wilayah dataran tinggi pegunungan yang berada di wilayah Karawang. Letaknnya, secara geografis sekitar lebih kurang 30-40 KM dari Pusat kota Karawang.

 

Di lokasi ini ternyata menyimpan banyak sumber daya alam strategis, berupa biji emas hitam yang  sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, yaitu biji-biji kopi hasil karya buah tangan para petani kopi di wilayah Tegalwaru, yang menurut para penggemarnya, kopi tersebut berkualitas sangat tinggi.

Nana Suryana, SH Wakli Ketua DPRD Karawang Fraksi Golkar

 

Menurut, Wakli Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Karawang dari Fraksi Golkar, Nana Suryana, SH, sepulang dari menyelesaikan program resesnya di desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru pada beberapa hari yang lalu.

 

Ia  mengungkapkan bahwa, di daerah ini terdapat sekitar lebih kurang 500 warga yang berprofesi sebagai petani kopi. Dengan jumlah lokasi area tanam sebanyak lebih kurang 300 Hektar. Namun keberadaan mereka belum terbina dan belum terkelola dengan baik, terutama pendistribusian atau pemasaran hasil pasca panen mereka.

 

“Lokasi warga kelompok tani ini sangat jauh dari pusat kota, bisa dibilang, mereka masih terisolir dari dari pantauan pemerintah, sehingga mereka perlu perhatian khusus dan pembenahan dari berbagai segi terutama soal penanganan pasca panen tanaman kopinya.” Ungkapnya, yang akrab dipanggil Kang  Surya atau Kang Nana, saat diwawancarai awak media Link Bisnis di kantornya (8/12).

 

“Oleh karena itu,” tegasnya, “dari hasil reses ini, saya menyimpulkan akan melakukan suatu program khusus bagi kelompok tersebut, sebagai  solusi tepat guna, yaitu mengusulkan kepada pemerintah untuk menurunkan paket mesin alat produksi pemocel biji-biji kopi, yang difokuskan pengeleloannya kepada BUMDES setempat.”

 

“Jadi hasil panen dari para petani di wilayah tersebut langsung dijual ke BUMDES, kemudian BUMDES memproduksi, mengolah dan mendistribusikan hasil  produksinya ke pasar luas, agar sirkulasi usaha dan kegiatan ekonomi rakyat tersebut, khususnya pertanian kopi bisa berjalan baik dan lancar.” Tandasnya. (Ubes Nur Islam)

 

Read More

LSM Lodaya Jabar Banten Siap Bakar Gedung Kejari Karawang, Bila Kasus Korupsi PDAM Stagnan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lodaya Jabar Banten mengancam akan membakar kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, jika kasus korupsi PDAM yang dilaporkannya tidak segera ditindak lanjuti.

Hal tersebut, dilontarkan Ketua Umum LSM Lodaya Jabar Banten, Nace Permana, saat menggelar aksi bersama puluhan Balad Lodaya di halaman kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Kamis pagi (27/4/17).

Pria yang sering mengenakan pakaian adat Sunda tersebut berang, saat mendapati aksinya tidak direspon baik pihak Kejari Karawang. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya satupun pejabat Kejaksaan yang menemui massa aksi.

“Kami akan mengusir pegawai Kejaksaan yang tidak amanah dengan hukum dan keadilan, ” kata nace.

Menurut Nace, ada dugaan kuat jika secara lembaga, Kejaksaan Negeri Karawang telah menikmati uang korupsi dari PDAM Karawang. Dua kasus korupsi PDAM yang telah kami laporkan, yakni pengadaan mesin (Uppriting) untuk PDAM di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur senilai Rp4,5 milyar dan permintaan penghapusan piutang dari tunggakan konsumen senilai Rp22 milyar, ” ujar Nace saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Dari dua kasus korupsi PDAM yang ditangani Kejari Karawang, tandas Nace, ada kekisruhan yang terjadi antar pejabat di Kejari setempat. Misalnya, Kasie Intel menginginkan kasus uppriting saja yang diangkat, sementara Kasie Pidsus menginginkan sebaliknya, yakni kasus penghapusan piutang atas tunggakan konsumen, padahal kedua-duanya harus diangkat, ” jelas dia.

Jika Kasie Pidsus Kejari Karawang (Titin Herawati Utara), telah menikmati uang korupsi dari pengadaan mesin PDAM di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur. Semalam Kasie Pidsus menelphon saya, dia meminta supaya kasus uppriting tidak diangkat, sementara pada kasus tersebut sangat kentara, jika pengadaan mesin untuk PDAM dilakukan sebelum ada lelang tender, ini kan bertabrakan dengan permen no 54, kenapa dia takut mengangkat kedua-duanya” jelas Nace.

Nace menambahkan, pada kasus permohonan penghapusan piutang PDAM terhadap tunggakan konsumen senilai Rp22 milyar, menurut dia sangat tidak beralasan. Menurutnya, hal itu tidak mungkin terjadi, karena setiap konsumen yang menunggak 3 bulan berturut-turut, pihak PDAM langsung melakukan tindakan pencabutan kepada pelanggan.

“Jika pelanggan PDAM menunggak 3 bulan berturut-turut, pasti ada tindakan pencabutan, “tandasnya

Nace mengancam akan membakar kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, jika tidak ada i’tikad baik dari para pimpinan penyelenggara hukum tersebut.

“Bila perlu kami akan bakar kantor ini, karena mereka digaji oleh negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kami juga mencium banyak oknum Jaksa yang keliling ke setiap kantor Dinas Pemkab Karawang untuk minta jatah proyek APBD, dan kami tidak takut dengan penjara ” tantang nace.

Kedatangan massa Lodaya Jabar Banten ke kantor Kejaksaan Negeri Karawang akhirnya diterima tiga pegawai setingkat kasubag, yang mengaku diperintahkan Kajari untuk menemui massa aksi tersebut.

“Kami bertiga diperintahkan pak Kajari untuk menemui Balad Lodaya, karena hari ini semua pejabat Kejari Karawang sedang tidak berada di kantor. Pak Kajari sedang ada tugas luar ke Bandung, Kasie Intel sedang ke Jakarta, sementara Kasie Pidsus baru saja keluar, “kata frans, salah satu jaksa fungsional di kantor Kejari Karawang. (bes)

Read More

Penertiban Praktik Usaha Tambang di Karawang Masih Perlu Perhatian Serius

LazuardiNews -Pengawasan dan penertiban praktik bisnis pertambangan batu kapur di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, bakal dibahas secara khusus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang.

“Sekurang-kurangnya itu kami mulai bahas di tim anggota dewan yang berkonstituen dari Daerah Pemilihan Karawang 1 atau Dapil 1,” kata politisi Partai Gerindra, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., MH., yang juga Anggota DPRD Karawang dari Dapil 1, di kantornya pagi tadi.

Disebutkannya, bahwa sekarang ini tidak ada satupun ijin penambangan batu kapur di Tamansari. Kalau pun misalnya dulu pernah ada, kini sudah dicabut. Jadi mestinya seluruh usaha penambangan batu kapur di Tamansari harusnya tutup. “Itu hukumnya,” tandas Sodikin.

Akan tetapi ketentuan peraturan hukum pun harus diuji punya prinsip keadilan atau tidak. Di dalam hukum jangan ada keberpihakan bagi sisi tertentu kecuali kepada kebenaran, dan jangan pula ada pendholiman di sisi lainnya.  

Karenanya Sodikin mengaku sangat tahu bahwa di lapangan eksplorasi batu kapur/kart itu masih berlangsung, apalagi Kades Tamansari H. Udin Syaripudin mengiyakannya. Kenapa berlanjut? Itu dikarenakan bahwa sesungguhnya usaha tersebut menyangkut hajat hidup warga sekitar.

“Maka, saya juga paham. Tentunya perangkat desa tak sanggup membendung penambangan ilegal tersebut, sekalipun sesungguhnya mereka mampu melaksanakannya,” ujar Sodikin.

Sodikin kemudian memandang perlu ada upaya win win solution. Perda dan Perbub hendaknya diimplementasikan, namun warga tidak kehilangan sumber mata pencaharian gara-gara hadirnya Perda dan Perbup.

“Perda dan Perbub tidak boleh menjelma jadi pepesan kosong, ada aturan tapi tak berfungsi. Namun juga gak boleh Perda dan Perpub menyengsarakan rakyat,” kata politisi NasDem, Indriyani, ST, kolega sekantor Endang Sodikin yang sama-sama terusung dari Dapil 1.

Akan seperti apa bentuk win win Solutions tersebut? “Itu tergantung hasil formal pembahasan demi pembahasan yang berlanjut di DPRD Kabupaten Karawang maupun yang diikuti oleh pihak eksekutif Pemkab Karawang nanti,” jawab Indriyani.(Tim)

Read More

Pilkades dengan PAW di Karawang

LazuardiNews -Pemilihan kepala desa antar waktu( PAW-red) kali ke dua di kabupaten karawang. Saat ini akan ada sesuatu yang baru dalam system pemerintahan desa " kepala desa antar waktu".Adapun dasar pemilihan kepala desa antar waktu merujuk kepada UU no 6 tahun 2014 tentang desa kemudian perda no 13 tahun 2014 tentang desa dan perbup no 26 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan kepala desa antar waktu ( PAW) melalui musdes ( musyawarah desa-red ).minggu,18-03-2017.

Seperti yang telah kita ketahui kepala desa  Gombongsari kecamatan Rawamerta kabupaten karawang lili suherly yang telah di lantik bulan Juni tahun 2013 talah meninggal dunia di karenakan sakit. Adapun Roda pemerintahan desa kini di jalankan oleh pjs ( pejabat sementara-red)  H.Odim.

Tahapan-tahapan penyelenggara dari BPD ( badan permusyawaratan desa ) dan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sudah di tempuh. " kami bersama BPD dan tokoh masyarakat desa Gombongsari tanggal 8 maret 2017 mengadakan musyawarah untuk pembentukan panitia pelaksana pemilihan desa antar waktu yang bertempat di aula kantor desa Gombongsari kecamatan rawamerta. ujar Waskin ( ketua panitia). " unsur peserta/calon pemilihan kepala desa antar waktu di antara nya unsur tokoh agama,tokoh pendidikan,tokoh petani,tokoh perempuan, ,serta tokoh pemuda atau karang taruna dan pemerintahan desa total semua 66 orang" terang nya.

Waskin lebih jauh menjelaskan " pemilihan kepala desa antar waktu desa gombongsari kecamatan rawamerta ini akan di laksanakan hari senin tanggal 17 April tahun 2017 secara musdes ( musyawarah desa) bertempat di Madrasah Tabilurmustaqin Dusun  Rawasari desa gombongsari". " masalah biaya anggaran akan ada bantuan dari pemerintah daerah kabupaten karawang sebesar Rp 24 juta dan dari APBDes desa gombongsari sebesar Rp 15 juta serta kita harapkan ada tambahan  lain dari donatur yang mau menyumbang dari pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu ini" ungkap waskin Kdn menjelaskan kepada awak media purnamanews. lanjut waskin " sementara sesuai dengan penerimaan jadwal mulai tanggal 16-03-2017 baru ada satu orang calon peserta pilkades antar waktu bernama Enjay AMK dari dusun gombong desa gombongsari." dari pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu harapan kami mudah-mudanan pelaksanaan pemiihan kepala desa antar waktu ini terselenggara dengan aman,tertib serta kondusif dan semoga bisa menjadi percontohan jawa barat maupun nasional" kata nya.

Sementara di tempat yang sama ketua BPD pemerintahan gombongsari Karsum kusdiarjo mengatakan " pelaksanaan penjaringan bakal peserta calon pemilihan kepala desa antar waktu tiap-tiap dusun telah selesai di laksanakan, kami khusus nya BPD dan panitia penyelenggara membuka peluang bagi peserta yang ingin mendaptarkan diri mencalonkan sebagai menjadi peserta atau calon kepala desa antar waktu asal sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah di tentukan panitia.

"Harapan ke depan nya siapa pun nanti yang terpilih menjadi kepala desa gombongsari bisa melanjutkan sisa pemerintahan kepala desa Lili suherly dan  mau melanjutkan,melaksanakan program-program pembangunan pemerintahan desa gombongsari kecamatan rawanerta" pungkas nya.(AR )

Read More